Anggaran Melonjak Jadi Rp12,2 Triliun, Menteri PKP Gandeng BPK Kawal Ketat Program Perumahan Rakyat
KONSTRUKSINEWS.ID – Lonjakan alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun ini membawa tanggung jawab besar. Guna memastikan dana belasan triliun tersebut dikelola secara transparan, efektif, dan akuntabel, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta pada Senin (6/7/2026).
Langkah proaktif ini diambil sebagai upaya sinkronisasi untuk memperkuat tata kelola pengawasan, sekaligus mengawal deretan program strategis perumahan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, pagu anggaran Kementerian PKP meroket tajam dari Rp5 triliun pada tahun lalu menjadi Rp12,2 triliun pada tahun ini. Pria yang akrab disapa Menteri Ara tersebut menyadari betul bahwa kenaikan fantastis ini menuntut pengawasan ekstra dari hulu hingga hilir.
“Kami berdiskusi panjang karena anggaran kami meningkat besar. Dengan peningkatan tanggung jawab yang diberikan Bapak Presiden serta persetujuan DPR, kami harus memastikan kesiapan dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, maupun regulasi,” tegas Menteri Ara seusai pertemuan tersebut.
Terobosan Baru: KUR Perumahan untuk Ekosistem Properti Lebih dari sekadar membahas pengawasan dana, pertemuan strategis tersebut juga membedah progres program-program prioritas yang tengah dikebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah inisiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Menteri Ara memaparkan bahwa program baru ini dirancang sebagai katalisator untuk membangun ekosistem perumahan yang sehat dan inklusif. Bukan hanya memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian, KUR Perumahan didesain menjadi suntikan darah segar bagi para pelaku usaha di sektor konstruksi.
“Program ini tidak hanya membantu masyarakat dari sisi permintaan, tetapi juga mendukung kontraktor, pengembang, dan toko bangunan melalui dukungan pembiayaan. Harapannya, ini mampu mendorong tumbuhnya kelas menengah baru sekaligus memperkuat tulang punggung sektor perumahan kita,” jelasnya.
Kejar Target Hunian Bencana dan Transparansi Bedah Rumah Fokus Kementerian PKP tidak hanya tertuju pada penyediaan hunian baru. Ara mengungkapkan, kementeriannya kini tengah berpacu dengan waktu untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di berbagai titik kritis, seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Ia memastikan ketersediaan anggaran telah diamankan sehingga proses konstruksi bisa segera dieksekusi di lapangan.
Di sisi lain, untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang kerap dikenal sebagai program ‘bedah rumah’, Menteri Ara menjanjikan transparansi tingkat tinggi. Ke depan, Kementerian PKP akan membuka rapor progres capaian program kepada publik secara rutin setiap awal bulan.
“Nanti setiap tanggal 1 kami akan mengumumkan perkembangan pelaksanaan program kepada publik. Berikutnya akan kami sampaikan pada 1 Agustus,” ujarnya.
Saat ini, Kementerian PKP bersama DPR RI juga tengah mematangkan formulasi kriteria penerima bantuan BSPS. Kebijakan ini dievaluasi untuk mencari titik keseimbangan: memastikan prinsip good governance terpenuhi tanpa membuat masyarakat pusing oleh birokrasi yang berbelit.
“Harus ada tata kelolanya, tetapi kriterianya juga jangan sampai mempersulit masyarakat. Itu yang sedang kami rumuskan bersama,” tutur Ara. Lebih lanjut, kriteria penyaluran ini nantinya akan disinergikan dengan inisiatif pemberdayaan UMKM lokal, salah satunya melalui program gentengisasi guna menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.
Melalui kolaborasi ketat bersama BPK, Kementerian PKP menegaskan komitmen penuhnya untuk memastikan setiap rupiah uang negara yang dialokasikan di sektor perumahan terbebas dari kebocoran, tepat sasaran, dan membawa manfaat nyata bagi kualitas hidup rakyat Indonesia.
