Kementerian PU Siapkan Normalisasi Krueng Meureudu dan Sabo Dam di Pidie Jaya
Pekerjaan normalisasi dijadwalkan dimulai 12 November 2026 dengan sedikitnya 10 unit excavator
KONSTRUKSINEWS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan sejumlah pekerjaan penanganan banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Langkah tersebut difokuskan di Desa Dayah Husein dan diarahkan untuk mengurangi risiko luapan air yang kembali mengancam permukiman warga.
Rencana penanganan disusun setelah Kementerian PU melakukan monitoring dan evaluasi langsung di lokasi terdampak, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dari proses tersebut, pemerintah menyiapkan pekerjaan darurat yang sekaligus mendukung pemulihan infrastruktur sumber daya air.
Normalisasi Sungai dan Pembangunan Pengendali Aliran
Dua pekerjaan utama diusulkan untuk dilaksanakan selama masa tanggap darurat. Pertama, normalisasi Sungai Krueng Meureudu yang mencakup pembangunan tanggul dan krib. Kedua, pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu sungai tersebut.
Normalisasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Sementara itu, tanggul, krib, dan Sabo Dam diharapkan membantu mengendalikan sedimentasi serta menekan potensi luapan air. Dengan kombinasi pekerjaan itu, ancaman banjir berulang di kawasan permukiman diharapkan dapat dikurangi.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi melalui langkah darurat dan persiapan solusi permanen. Ia menyebut tim tetap siaga karena Aceh memiliki curah hujan yang tinggi dan sejumlah wilayah pernah mengalami bencana.
“Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan,” ujar Dody.
Pekerjaan Dimulai dengan Dukungan Kontraktor
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PU menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Pemilihan perusahaan tersebut mempertimbangkan kesiapan, kedekatan lokasi, serta pengalaman dalam menangani pekerjaan serupa terkait bencana.
Normalisasi Sungai Krueng Meureudu direncanakan dimulai pada 12 November 2026. Sedikitnya 10 unit excavator akan dikerahkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Sekretaris Daerah dan Kepala BPBD Kabupaten Pidie Jaya. Pembahasan itu mencakup bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, dan kesiapan lahan untuk membuang material hasil galian normalisasi.
Pemerintah kabupaten menyiapkan lahan pembuangan material tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kelancaran pekerjaan. Pengaturan ini diperlukan agar proses pengerukan dan pengangkutan hasil galian dapat berjalan sesuai rencana.
Sinergi Selama Masa Transisi Darurat
Penanganan banjir di Pidie Jaya berlangsung dalam konteks masa transisi darurat yang dijadwalkan hingga 31 Desember 2026. Dalam periode itu, Kementerian PU menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
Sinergi tersebut ditujukan agar pekerjaan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. Selain mempercepat pemulihan infrastruktur sumber daya air, langkah ini diharapkan mengurangi ancaman banjir susulan serta meningkatkan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
