Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Serap 97 Ribu Tenaga Kerja Lokal

KONSTRUKSINEWS.ID – Pembangunan 100 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di 32 provinsi turut membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat program pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut melibatkan sekitar 97.000 tenaga kerja lokal.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga memberikan dampak ekonomi selama proses konstruksi berlangsung.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan harus tetap memperhatikan kualitas bangunan agar fasilitas yang dihasilkan dapat mendukung kegiatan belajar secara optimal.
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern,” ujar Dody dalam keterangan resmi Kementerian PU, Senin (26/10/2026).
Kapasitas Sekolah Capai 122 Ribu Siswa
Sekolah Rakyat Tahap II dirancang untuk menampung hingga 122.000 siswa di 100 lokasi pembangunan. Kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pengembangannya, kapasitas setiap lokasi ditingkatkan dari rancangan awal 1.080 siswa menjadi 1.260 siswa. Penyesuaian dilakukan melalui penambahan ruang belajar dan asrama agar fasilitas yang tersedia dapat mengakomodasi lebih banyak peserta didik.
Kawasan Sekolah Rakyat dibangun sebagai lingkungan pendidikan terpadu. Fasilitasnya mencakup gedung pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa putra dan putri, serta hunian bagi guru.
Selain itu, tersedia pula fasilitas pendukung seperti kantin dan dapur, tempat ibadah, gedung serbaguna, serta sarana olahraga. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut ditujukan untuk menunjang aktivitas pendidikan dan kebutuhan siswa selama mengikuti pembelajaran.
Dorong Perputaran Ekonomi Daerah
Dampak pembangunan Sekolah Rakyat turut dirasakan melalui aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek. Pelibatan pekerja setempat memberikan kesempatan memperoleh penghasilan bagi masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan.
Kegiatan konstruksi juga menciptakan permintaan terhadap berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari bahan bangunan yang dipasok secara lokal, konsumsi pekerja, hingga layanan transportasi.
Rangkaian aktivitas tersebut mendorong perputaran ekonomi di wilayah sekitar proyek. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya muncul ketika sekolah mulai beroperasi, tetapi juga selama pekerjaan konstruksi dilaksanakan.
Untuk mempercepat penyelesaian proyek di sejumlah wilayah, Kementerian PU turut bekerja sama dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI Angkatan Darat. Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pembangunan Berlanjut ke Tahap III
Setelah pembangunan Tahap II, pemerintah merencanakan pengembangan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi baru. Pada tahap berikutnya, setiap sekolah dirancang memiliki daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
Desain bangunan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lahan di masing-masing wilayah. Salah satu rencana penyesuaian ialah meningkatkan jumlah lantai bangunan dari dua menjadi empat lantai di lokasi yang memungkinkan.
Pengembangan lanjutan tersebut diharapkan memperluas jangkauan layanan pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk memperbesar kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang disertai pemberdayaan tenaga kerja lokal, program ini diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, baik dari sisi pendidikan maupun aktivitas ekonomi daerah.



