Tiba-tiba Menteri Dody Sebut Proyek Sekolah Rakyat Setengah Mangkrak, Kok Bisa?

Konstruksi News – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, blak-blakan meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja internal kementeriannya. Ia menyebut proyek strategis pembangunan Sekolah Rakyat saat ini dalam kondisi “setengah mangkrak”.

Pemicunya mengejutkan: adanya oknum internal yang diduga mencoba bermain api di awal proyek, serta mengabaikan instruksi langsung dari menteri.

“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” ujar Dody dengan nada kecewa dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Meskipun Dody enggan merinci apa “tindakan tidak terpuji” yang dimaksud, dampaknya nyata. Hingga 20 Mei 2026, realisasi fisik megaproyek ini baru menyentuh angka 58 hingga 59 persen. Padahal, tenggat waktu dari Presiden Prabowo Subianto sudah sangat mepet.

Kontrak “Siluman” dan Instruksi yang Dianggap Bercanda

Keterlambatan ini dinilai Dody sebagai hal yang memalukan, mengingat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis diisi oleh para profesional. Persoalan teknis yang harusnya rampung pada Januari-Februari lalu justru terkatung-katung.

Lebih aneh lagi, Dody menemukan adanya kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru menabrak batas waktu. Presiden meminta seluruh fasilitas siap digunakan pada Juni 2026 agar anak-anak bisa bersekolah di tahun ajaran baru. Namun di lapangan, targetnya justru molor.

“Anak-anak harus masuk tahun ajaran baru Juli 2026. Artinya bangunan harus selesai Juni 2026. Tapi ada kontrak yang target selesainya Juli bahkan Oktober,” ungkap Dody keheranan.

Ia mengaku sampai harus turun gunung ke lapangan untuk memberikan solusi taktis yang selama ini diabaikan oleh jajarannya. “Sebenarnya solusi itu sudah pernah saya sampaikan, tetapi mungkin dianggap bercanda sehingga tidak diindahkan,” tambahnya.

Bersih-Bersih Internal: Pejabat Eselon I hingga Kepala Balai Dicopot

Gerah dengan pembangkangan dan lambatnya kinerja bawahannya, Menteri PU langsung mengambil tindakan ekstrem. Langkah “bersih-bersih” berskala besar pun dilakukan demi menyelamatkan proyek ini.

• Sanksi Tegas: Perombakan massal di internal Kementerian PU.

• Pejabat yang Diganti: Mulai dari level Eselon I hingga Kepala Balai yang dinilai tidak kompeten.

• Alasan: Kegagalan mengesekusi solusi percepatan sejak awal tahun.

“Tapi yang sudah terjadi ya sudah. Sebagai akibatnya beberapa orang harus saya berhentikan,” tegas Dody.

Kejar Setoran di 93 Titik

Saat ini, Kementerian PU sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan 93 titik pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data kementerian, ada 5 wilayah dengan rapor merah atau progres terendah, yaitu:

1. Singkawang

2. Cilacap

3. Dharmasraya

4. Lombok Utara

5. Brebes

Meski dihantam badai internal dan waktu yang menyusut ke taraf kritis, Dody tetap memasang target optimistis. Ia menjamin sebanyak 88 Sekolah Rakyat akan rampung total pada Juni 2026 dan siap menampung siswa baru pada Juli mendatang.