Kementerian PU Siapkan Normalisasi Sungai dan Sabo Dam untuk Atasi Banjir Pidie Jaya

KONSTRUKSINEWS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan darurat banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Dayah Husein, yang terdampak banjir dan berisiko kembali mengalami luapan air.

Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi langsung di lokasi, Kementerian PU berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan pekerjaan yang dinilai strategis. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko banjir berulang sekaligus memperkuat perlindungan terhadap permukiman masyarakat.

Tiga pekerjaan di Sungai Krueng Meureudu

Dalam masa tanggap darurat, terdapat dua paket penanganan utama yang diusulkan. Pekerjaan pertama mencakup normalisasi Sungai Krueng Meureudu, pembangunan tanggul, serta pemasangan krib. Pekerjaan kedua berupa pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu sungai.

Normalisasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aliran Sungai Krueng Meureudu. Sementara itu, tanggul dan krib disiapkan sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan serta pengendalian aliran. Pembangunan Sabo Dam di hulu ditujukan untuk membantu mengendalikan sedimentasi yang dapat memengaruhi kapasitas sungai.

Kombinasi pekerjaan tersebut diharapkan dapat menekan potensi luapan air yang kembali mengancam kawasan permukiman di Pidie Jaya. Penanganan ini juga menjadi bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air setelah bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi melalui penanganan darurat dan penyiapan solusi permanen. Ia menyebut kondisi Aceh yang kerap diguyur hujan membuat kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang pernah mengalami bencana.

Pekerjaan melibatkan Brantas Abipraya

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Pemilihan perusahaan tersebut mempertimbangkan kesiapan, kedekatan dengan lokasi pekerjaan, serta pengalaman dalam menangani bencana serupa.

Normalisasi Sungai Krueng Meureudu direncanakan mulai pada 12 November 2026. Sedikitnya 10 unit excavator akan dikerahkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Sekretaris Daerah dan Kepala BPBD Kabupaten Pidie Jaya. Pembahasan tersebut mencakup bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk membuang material hasil galian normalisasi.

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab menyiapkan lahan pembuangan material tersebut. Kesepakatan mengenai aspek teknis dan dukungan lokasi menjadi bagian penting agar pekerjaan dapat berlangsung sesuai rencana.

Penanganan berlangsung selama masa transisi darurat

Masa transisi darurat di Pidie Jaya berlangsung hingga 31 Desember 2026. Dalam periode tersebut, Kementerian PU menyatakan akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

Koordinasi lintas pihak diharapkan membuat pekerjaan berjalan cepat, tepat, dan terukur. Dengan normalisasi sungai, pembangunan tanggul dan krib, serta pembangunan Sabo Dam, pemerintah berupaya mengurangi ancaman banjir susulan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di sekitar Sungai Krueng Meureudu.

Namun, materi sumber belum memuat nilai anggaran, durasi pekerjaan, serta target teknis dari masing-masing kegiatan. Karena itu, pelaksanaan dan hasil akhir pekerjaan masih bergantung pada proses penanganan di lapangan selama masa transisi darurat.