DPR Turun Tangan soal Polemik LRT City, Adhi Karya hingga Himbara Bakal Dipanggil
KONSTRUKSINEWS.COM – Polemik proyek hunian LRT City yang dikembangkan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) mendapat perhatian serius dari Komisi VI DPR RI. Parlemen berencana mempertemukan konsumen dengan sejumlah pihak terkait, termasuk manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk, ADCP, Danantara Asset Management, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk mencari jalan keluar atas persoalan pembangunan dan kepastian hak konsumen.
Langkah tersebut menyusul audiensi perwakilan konsumen ADCP dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pertemuan diterima Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Dalam audiensi itu, konsumen menyampaikan berbagai keluhan terkait proyek Apartemen LRT City, terutama menyangkut keterlambatan pembangunan hingga ketidakpastian serah terima unit yang telah dibeli.
Andre Rosiade mengatakan Komisi VI DPR RI akan mengambil peran untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Tujuannya agar permasalahan tidak berlarut-larut dan konsumen mendapatkan kepastian mengenai penyelesaian kewajiban pengembang.
Menurut Andre, pembahasan nantinya tidak hanya melibatkan Adhi Karya dan ADCP. Danantara Asset Management serta jajaran direksi Himbara juga akan dilibatkan untuk mencari skema penyelesaian yang memungkinkan.
“Kita ingin persoalan ini dibicarakan secara terbuka dan dicari solusi yang konkret,” kata Andre sebagaimana dikutip dari Konstruksi Media.
Ia menekankan aspek perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama. Pasalnya, sebagian konsumen telah mengeluarkan dana bahkan membayar cicilan, sementara pembangunan maupun proses serah terima unit masih menghadapi persoalan.
Komisi VI, lanjut Andre, ingin memastikan konsumen memperoleh kejelasan setelah memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Karena itu, komunikasi langsung antara konsumen, perusahaan pengembang, induk usaha, lembaga pengelola aset negara, serta perbankan dinilai penting untuk menemukan penyelesaian yang dapat dijalankan.
Persoalan LRT City sebelumnya juga telah mendapat perhatian pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada 24 Juli 2026 mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap Adhi Karya dan ADCP untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan serta penyebab keterlambatan sejumlah proyek.
Dalam proses mediasi sebelumnya, keluhan antara lain datang dari konsumen proyek LRT City Ciracas, Tebet, Cibubur, hingga Oase Park Apartment. Kementerian PKP juga mencatat adanya konsumen yang menuntut penyelesaian unit maupun pengembalian dana.
Dengan rencana pemanggilan dan pertemuan lintas pihak tersebut, DPR berharap dapat mendorong lahirnya langkah penyelesaian yang terukur, sekaligus memberikan kepastian terhadap hak-hak konsumen yang selama ini menunggu kelanjutan proyek hunian tersebut.
