Hari Inovasi Indonesia Jadi Momentum Mendorong Konstruksi yang Efisien dan Berkelanjutan

KONSTRUKSINEWS.ID – Peringatan Hari Inovasi Indonesia pada 1 November menjadi momentum untuk menilai kembali cara pembangunan infrastruktur dilakukan. Bagi dunia konstruksi, inovasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi baru, tetapi juga kemampuan menghadirkan bangunan bermutu, terjangkau, efisien, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan arsitek asal Burkina Faso, Diébédo Francis Kéré, penerima Pritzker Architecture Prize 2022. Kéré dikenal membangun sekolah bersama masyarakat di Gando dengan memanfaatkan bahan lokal dan tenaga warga. Pendekatan itu menunjukkan bahwa kualitas pembangunan tidak harus menjadi hak segelintir orang.

Hari Inovasi Indonesia pertama kali digagas oleh Handi Irawan D dari Tera Foundation sebagai gerakan untuk menumbuhkan keberanian berinovasi di berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks konstruksi, peringatan ini menjadi ajakan untuk mencari cara pembangunan yang lebih cerdas dibandingkan sebelumnya.

Kinerja konstruksi di tengah tekanan global

Dorongan berinovasi muncul ketika perekonomian dunia menghadapi tekanan. Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1 persen pada 2026, sedangkan inflasi dunia diperkirakan mencapai 4,7 persen. Risiko konflik, gejolak energi, ketegangan perdagangan, dan rapuhnya keuangan negara turut membayangi prospek tersebut.

Pertumbuhan global juga dinilai semakin timpang. Hanya 32 negara disebut menyumbang 95 persen pertumbuhan dunia. Negara pengimpor energi dan berpendapatan rendah menghadapi tantangan lebih berat, sementara beban bunga utang dunia diperkirakan sekitar 2,3 persen dari produk domestik bruto global pada tahun ini.

Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada triwulan II 2026. Pada periode yang sama, sektor konstruksi tumbuh 6,68 persen. Sebelumnya, sektor ini tumbuh 5,49 persen pada triwulan I, antara lain didorong belanja modal pemerintah dan meningkatnya pembangunan swasta.

Namun, capaian tersebut berlangsung ketika ruang fiskal semakin terbatas. Kementerian Pekerjaan Umum mengelola pagu Rp132,38 triliun pada 2026, dengan realisasi 52,14 persen hingga akhir Agustus. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur pada 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp10.302,97 triliun. Pemerintah hanya diperkirakan mampu menanggung sekitar 40 persen kebutuhan itu, sedangkan sisanya perlu berasal dari BUMN, BUMD, dan investasi swasta.

Kesenjangan hunian dan tenaga kerja

Tantangan pembangunan juga terlihat dari persoalan perumahan. Data Badan Pusat Statistik mencatat 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah dan sekitar 18,01 juta rumah tangga belum menempati hunian layak. Kondisi tersebut menempatkan pembangunan rumah bukan sekadar sebagai pekerjaan fisik, melainkan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga martabat keluarga.

Ketersediaan tenaga kerja kompeten juga masih menjadi pekerjaan besar. Hingga 22 Oktober 2026, Kementerian PU telah membina dan menyertifikasi 41.824 tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia. Jumlah itu masih jauh dibandingkan perkiraan kebutuhan tenaga kerja konstruksi kompeten dan bersertifikat yang mencapai 12 juta orang menurut asosiasi kontraktor.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya sertifikasi yang lebih dekat dengan lokasi proyek. Sekolah lapang bagi tukang, kurikulum vokasi yang disusun bersama industri, serta keterkaitan antara sertifikat kompetensi dan upah dinilai dapat memperkuat daya tarik profesi konstruksi bagi generasi muda.

Menekan emisi melalui teknologi dan material

Sektor konstruksi juga menghadapi tuntutan lingkungan. Laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut sektor bangunan dan konstruksi menyumbang 37 persen emisi global serta hampir 50 persen pengambilan material dari alam.

Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada metode yang lebih hemat material dan rendah karbon. Produksi komponen pracetak dan rumah modular di dekat lokasi pembangunan dapat mengurangi waktu kerja, menekan sisa material, dan menjaga konsistensi mutu. Penggunaan bambu laminasi, abu terbang sisa pembangkit listrik, serta semen rendah karbon juga disebut sebagai pilihan yang dapat dikembangkan.

Digitalisasi menjadi langkah lain yang penting. Pemodelan informasi bangunan dapat diwajibkan untuk proyek yang dibiayai negara agar benturan desain terdeteksi sebelum pekerjaan beton dilakukan. Sensor pada jembatan dan bendungan juga dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi kerusakan. Di sisi pengadaan, keterbukaan data diharapkan membantu mengurangi pemborosan.

Memperluas pembiayaan dan ekosistem inovasi

Keterbatasan anggaran menuntut pembiayaan yang lebih beragam. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk jalan tol pada 2026 didorong agar tidak lagi bergantung pada dukungan konstruksi dari APBN. Pendekatan serupa dapat diperluas melalui sukuk, obligasi hijau, pemanfaatan kenaikan nilai lahan di sekitar proyek transportasi, serta kemitraan dengan dana pensiun dan investor jangka panjang.

Penguatan inovasi juga membutuhkan kerja sama kampus, lembaga riset, kontraktor nasional, dan pelaku usaha kecil di daerah. Insentif pajak untuk kegiatan riset perlu dimanfaatkan lebih luas oleh perusahaan konstruksi. Proyek negara juga dapat menyediakan ruang uji coba bagi teknologi yang dikembangkan di dalam negeri.

Program padat karya infrastruktur berbasis masyarakat dan jembatan gantung, yang pada 2026 menjangkau sekitar 15.338 lokasi dengan alokasi Rp5,48 triliun, dapat berfungsi sebagai sumber penghidupan sekaligus ruang pembelajaran bagi masyarakat desa.

Pada akhirnya, inovasi konstruksi tidak diukur hanya dari ketinggian gedung atau panjang jalan. Ukurannya adalah sejauh mana pembangunan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam situasi ekonomi global yang penuh tekanan, Indonesia dituntut membangun dengan pondasi yang lebih efisien, inklusif, rendah emisi, dan mampu menopang kebutuhan generasi mendatang.